135 Judul Skripsi Hukum Terbaik dan Terlengkap

Berikut 135 Judul Skripsi Hukum Terbaik dan Terlengkap Berikut dibawah ini adalah daftar judul skripsi Skripsi Hukum yang khusus dipilihkan dari yang terbaik. Ini adalah daftar skripsi hukum yang terbaik dan recommended.


Sebelum menentukan judul sebaiknya teman teman mempertimbangkan judul judul dibawah ini, agar tidak mengalami kesulitan mencari judul yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman teman. Pilihan judul dibawah ini banyak dan bervariasi topiknya sehingga teman teman tidak perlu khawatir kehabisa ide judul skripsi.

Judul Skripsi Hukum Terbaik dan Terlengkap



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY).  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK DALAM MASA KONTRAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 271/G/2009/PHI.Sby).  

PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN ( Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony ). 

IMPLEMENTASI UU NOMER 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DALAM PENYELESAIAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI AIA FINANCIAL CABANG MALANG.  

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG. 

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH MINDERJARIG ( STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda ). 

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.  

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK DENGAN PROMO BERHADIAH. 

KEKUATAN HUKUM TANAH BEKAS MILIK ADAT ATAU YASAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 619/Pid.B/2010/PN.Sda.). 

PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA. 

AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur).  

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SURABAYA.

TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI. 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DOMISILI DALAM AKTA CERAI. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N. Surabaya). 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH. 

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). 

KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 806/Pid/B/2010/PN.Sda.). 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ANAK DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA SURABAYA ( Studi Kasus Pada SMA Negeri x Surabaya ). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PROBLEMATIKA ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya). 

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG CACAT BARANG (Studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA TINJAUAN YURIDIS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI (Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA). 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN. 

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA. 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK (STUDI KASUS KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI PUSAT PERBELANJAAN ITC MEGA GROSIR SURABAYA).  Faculty of Social and Politics.

KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. 

PERJANJIAN BAKU JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN KLAUSULA EKSONERASI (Study Kasus Di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya). 

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Studi Kasus Putusan PN Surabaya No:3054/Pid.B/2010/PN.SBY. 

IMPLEMENTASI PERDA NO. 17/2003 TENTANG IJIN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SUKOLILO. 

PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH.  

 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Guru SD yang Melakukan Pelecehan Seksual Anak di Sekolah Menurut Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000

EKSISTENSI HAK ATAS MATERI PORNOGRAFI BERDASARKAN NORMA KESUSILAAN.

Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Bedasarkan Hukum Islam.

Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas BM Terhadap Penjualan Aset Perusahaan.

Perlindungan Hukum Pembeli Rusunami KR Atas Kepailitan Pengembang Perseroan Terbatas MSS.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Beredarnya Permen Karet Perangsang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahub 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan Asas Kebebasan Penerbangan Menurut Konvensi Chacago Tahun 1944 Sehubungan dengan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Terkait Asean Open Sky 2015.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.

Pertnggungjawaban Pidana Terhadap CS yang Mengakui Diri Sebagai Rasul Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan/ Atau Penodaan Agama.

Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Motor AP dalam Kasus Tabrakan kapal yang Terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya. Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Tanggung Gugat Auto 2000 Cabang Karawang Atas Pemberian Pelek Ban Cadangan yang Tidak sesuai dengan Spesifikasi. 

Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah

Tanggung Gugat Asuransi Jiwa Bersama Buiputera 1912 Atas Meninggalnya Tertanggung dan Besarnya Jumlah Pertanggungan.

Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Analisis Hukum Tentang Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang Dilakukan Oleh Warga Aliran Sunni Terhadap Warga Syiah Sampang Berdasrkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia's Extradition Law and Arrest Warrant Against Protected Persons

Pelermo Convention in Our Legal System: Part of Our National Law or Merely A Source of Law. In: The 5th CILS Conference on International Cooperation, 27-28 October 2014, Faculty of Law Universitas Indonesia.

Penerapan Perjanjian lnternasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lmplementasi Kovenan lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia. Padjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1). pp. 57-77. ISSN 0216-8227

Putusan Bebas Terhadap UDdalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi pada label Minuman Bersoda S.

Kedudukan Hukum Terhadap Harta Bawaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G.2007.PN.GS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anti money laundering regime in Indonesia: Prevention and eradication perspectives

Memaknai Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pemberatan dalam RUU KUHP

Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber

Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tanggung Jawab P.T. Vanesa Corporation Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Batang Ayumi Atas Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah Ditinjau dari UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Bidang Tanah dan/atau Banguna yang Didasarkan Surat Pernyataan Pengampuan.

Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kios Plaza Serpong yang Disita Asetnya Sebagai Barang Bukti Tersangka RT Kasus Bank Century.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Air Baku yang Berbakteri Tinggi di PDAM Surya Sembada Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Banguna Ruko yang Dilakukan Negara.

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.

Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Berusia 11 tahun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana Sekolah JH Atas Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing.

Harta Besama yang Diperjualbelikan dan Dijamin Tanpa Persetujuan Mantan Istri.

Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi dari Pengembang.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Garam Pengenyal yang Mengandung Boraks.

Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990. 

Perkembangan Konstitusi di Indonesia. In: Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945

Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan.

Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan.


Class Action Against The Non-Immediacy of Ratification of the 1990 Migrant Workers Convention

International Law is Not Our Law: A Strong Critic to Delri's Report in Regard with the ICCPR

Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional

Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Upaya Untuk Menangguhkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghitungan Nilai Ekspor Kantor Bea Cukai Ditinjau Dari UU RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis.

Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Cyber Child Sexual Expoitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber

Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Dua Pertiga Pada UU ITE dan Harmonisasinya Atas Ruu Kuhp

Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Duapertiga pada UU ITE dan Harmonisasinya atas RUU KUHP. In: Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Perlakuan Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Penumpang Pengguna Kursi Roda Ridwan Sumantri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Informasi Produk yang Tidak Jelas: Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu

Pertanggungjawaban Pidana Majikan Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan.

Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Is There any Doubt Regarding Women's Leadership in Indonesia?

Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000

Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Unclos 1982.

Penggunaan Kode Benang Kuning Pada Kain Grey Rayon Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan elang Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Dym Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai.

Tanggung Jawab Pengurus Partai Politiuk Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng Ditinjau dari Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.

Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik.

Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri.

Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967.

Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pertanggungjawaban Pidana Adw Dan Mbzm Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau Dari Pasal 3 Uu.no 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

WIJAYA, LILY (2013) Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. 

Related Posts:

101 Skipsi Hukum Tentang Anak-Anak Lengkap Paling Baru

Ada 101 Skipsi Hukum Tentang Anak-Anak Lengkap Paling Baru yang bisa teman teman bawa pulang untuk dijadikan bahan skripsi hukum karena pilihannya lengkap dan terbaru.




Berikut ini banyak pilihan skripsi tentang anak anak yang bisa teman teman pilih beberapa untuk dijadikan referensi judul dan pilihlah yang menurut teman teman sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang teman teman miliki.


Sangat menarik skripsi tentang anak anak diangkat sebagai bahan skripsi. Selain masalah ini bisa diamati dilingkungan sekitar kita tapi tidak mengurangi pentingnya masalah yang diangkat jadi sangat cocok bila dijadikan bahan skripsi.


Skipsi Hukum Tentang Anak-Anak Lengkap Paling Baru


Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta).

Peran Kepolisian Dan Dinas Pendidikan Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pendekatan Sosiologis Dan Kriminologis Di Kabupaten Karanganyar).

Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di POLRESTA Surakarta ).

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak Hadlonah) Akibat Suatu Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta.

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Ppa) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Surakarta).

Pelimpahan Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Surakarta).

Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspekrif Hukum Adat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten).

Perlindungan hukum terhadap anak Sebagai konsumen video klip lagu di youtube.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Surakarta).

Peran Reserse Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Ngawi).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Klaten).


Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Surakarta.

Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah.

Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta).

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Karya Cipta Lagu Dangdut Di Indonesia (Studi Terhadap Perlindungan Anak Selaku Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut).

Pengesahan Anak Di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Jepara.

Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri).

Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kreditor Dalam Melaksanakan Eksekusi Selaku Pemegang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Sebagai Akibat Perceraian Orangtuanya (Studi Kasus Di Pegadilan Agama Surakarta).

Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Pada Putusan No. 01/Pid/Sus/2013/Pn.Ska.

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).

Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keberlakuan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten).

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Surakarta (Studi Tentang Pengemis Anak).

Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Dan Sukoharjo).

Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat.

Studi Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT.

Siaran Televisi Dan Anak: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.

Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal Dan Nonpenal).

Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran.

Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Memperoleh Sanksi Tindakan.

Hak Perempuan Dalam Ikatan Nikah Sego Dan Dampaknya Terhadap Anak (Study Yuridis-Empiris Di Desa Gedong, Karanganyar).

Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

Proses Pemeriksaan Perkara Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.

Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta.
641: Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok. 

Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Perceraian Terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).

Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Study Kasus Di Kabupaten Klaten).

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Orang Dewasa Dengan Anak Diwah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten).

Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo).

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten Dan Pengadilan Negeri Sragen) Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Tinjaun Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Kajian Yuridis Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Waris Adat Di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Klaten.

Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Dengan Pelaku Orang Tua Kandung.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA.

Tanggung Jawab Hukum Antara Persis Dengan Pemain Sepakbola Dalam Melaksanakan Olahraga Sepakbola.

PERAN DAN FUNGSI PERWALIAN ANAK DALAM MENGASUH ANAK.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENITIPAN BAYI DAN ANAK PADA PENITIPAN BAYI DAN ANAK AN NISA SURAKARTA.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENITIPAN BAYI DAN ANAK PADA PENITIPAN BAYI DAN ANAK AN NISA SURAKARTA.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGADILAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.248/Pid.B/2007/PN.Pt PENGADILAN NEGERI PATI DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten).

Peran Yayasan Kakak Surakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN 6 (ENAM) BUAH JAGUNG OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK Di BAWAH UMUR ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

PROSES PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DAN AKIBAT HUKUM DALAM PENGGUNAAN AKTA TERSEBUT.

SINKRONISASI HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan).

TINJAUAN HUKUM TENTANG HADLANAH (HAK ASUH ANAK) AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta ).

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA.

EFEKTIVITAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH SURAKARTA.

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA).

PROSES PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG TERLAMBAT MENDAFTARKAN KELAHIRANNYA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember).

PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).

DASAR PERTIMBANGAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA(AKOT) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN K H MAS MANSYUR DI TINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KH MAS MANSYUR KOTA MALANG).

IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH(Studi Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).

IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH(Studi Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).

ANALISIS KRIMINOLOGIS IBU KANDUNG YANG MEMBUNUH ANAKNYA PADA SAAT DILAHIRKAN ATAU TIDAK LAMA SETELAH DILAHIRKAN(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang ).

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR.

EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAKYANG DIJADIKAN PELACUR OLEH ORANG TUA(Studi di Desa Padamulya Kecamatan Cipunegra Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat).

187: “PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR".

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Malang).

KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR357/Pid.B/2009/P.N.BOJONEGORO TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 357/PID.B/2009/P.N.BJN).

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(Studi di POLRESTA Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSIPIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PADA KASUS PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR583/PID.B/2009/PN.KPJ).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGI TENTANG EKSPLOITASIEKONOMI TERHADAP KASUS PONARI DUKUN CILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(Studi Kasus Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan MegaluhKabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur).

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GRIYA BACA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Polres Bondowoso ).

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS BIDANG SOSIAL PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL KOTA MALANG MENURUT PASAL44 KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 333 TAHUN 2004 DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN KOTA MALANG.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ANAK DI POLRES KABUPATEN BLITAR.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MODEL PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Kota Malang). 

Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.

Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (Corporate Guarantor) atas Utang Anak Perusahaan dalam Kepailitan.

Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.

Related Posts: